Logo Politeknik Negeri Manado Terbaru 2015

Buku Ajar (Modul) Entrepreneurship 1 s/d 4

Buku Ajar (Modul) Entrepreneurship 1 s/d 4 klik disini Klik disini

MEMBONGKAR GURITA CIKEAS

Download "Membongkar Gurita Cikeas", Klik disini

Daftar Istilah Hukum

1. addendum : adalah istilah dalam kontrak atau surat perjanjian yang berarti tambahan klausula atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya namun secara hukum melekat pada perjanjian pokok itu.
2. Abandonemen. Asal kata: Bahasa Perancis abandonner yang artinya meninggalkan atau melepaskan hak. Dalam hukum tanggungan (asuransi): hak orang yang membeli asuransi (tertanggung) untuk melepaskan hak-haknya atas benda yang diasuransikannya, jika memang benda tersebut mengalami kerusakan, kepada penanggung. Dengan penyerahan ini, pihak tertanggung berhak menerima uang pertanggungan sepemuhnya dari pihak penanggung, seolah-olah benda yang diasuransikan oleh si tertanggung musnah sama sekali. Di Indonesia dan beberapa negara, hal ini hanya diberlakukan pada hukum laut: hak milik atas kapal atau barang-barang yang ditanggung diserahkan kepada penanggung oleh tertanggung dengan menerimajumlah uang seluruhnya yang harus dibayar kepada tertanggung dalam hal musnahnya kapal atau barang-barang yang diasuransikan. Kemungkinan abandonemen dalam sebuah polis bursa biasanya dibatasi.
3. Arraignment adalah istilah common law untuk pembacaan resmi criminal complaint di hadapan defendant, untuk memberi tahu tuduhan terhadapnya. Sebagai jawaban, ia diharapkan untuk menyatakan pengakuan, misalnya "bersalah", "tidak bersalah", peremptory plea, nolo contendere, atau Alford plea. Di Inggris, arraignment adalah 11 tahap pertama dalam pengadilan, dan melibatkan seorang clerk of the court membacakan tuduhan.
4. Ius soli atau jus soli (bahasa Latin untuk "hak untuk wilayah") adalah hak mendapatkan kewarganegaraan yang dapat diperoleh bagi individu berdasarkan tempat lahir di wilayah dari suatu negara. Dia berlawanan dengan jus sanguinis (hak untuk darah). Biasanya sebuah peraturan praktikal pemerolehan nasionalitas atau kewarganegaraan sebuah negara oleh kelahiran di wilayah tersebut diberikan oleh sebuah hukum turunan disebut lex soli. Banyak negara memberikan lex soli tertentu, dalam aplikasi dengan jus soli yang bersangkutan, dan aturan ini yang paling umum untuk memperoleh nasionalitas. Sebuah pengecualian lex soli diterapkan bila anak yang dilahirkan orang tuanya adalah seorang diplomat dari negara lain, yang dalam misi di negara bersangkutan. Namun, banyak negara memperketat lex soli dengan mengharuskan paling tidak salah satu orang tua harus memiliki warga negara yang bersangkutan atau izin tinggal resmi lainnya pada saat kelahiran anak tersebut. Alasan utama menerapkan aturan tersebut adalah untuk membatasi jumlah orang bepergian ke negara lain dengan tujuan mendapatkan kewarganegaraan untuk seorang anak. Ius soli umum di negara-negara di Amerika dan di tempat lain yang ingin mengembangkan dan meningkatkan penduduk mereka. Beberapa negara yang menerapkan ius soli adalah
5. Ius sanguinis atau jus sanguinis adalah hak kewarganegaraan yang diperoleh seseorang (individu) berdasarkan kewarganegaraan ayah atau ibu biologisnya. Kebanyakan bangsa yang memiliki sejarah panjang menerapkan asas ini, seperti negara-negara di Eropa dan Asia Timur.
6. Keadaan kahar (bahasa Perancis: force majeure yang berarti "kekuatan yang lebih besar") adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Yang termasuk kategori keadaan kahar adalah peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
7. Mala in se atau malum in se (sering pula disebut sebagai mala per se) adalah istilah bahasa Latin yang mengacu kepada suatu perbuatan yang dianggap sebagai sesuatu yang jahat bukan karena diatur demikian atau dilarang oleh Undang-Undang, melainkan karena pada dasarnya bertentangan dengan kewajaran, moral dan prinsip umum masyarakat beradab. Dalam terminologi bahasa Inggris disebut sebagai natural crime. Istilah ini sudah sering dipergunakan dalam konteks hukum Indonesia, dan dalam beberapa tindak pidana seperti tindak pidana terorisme, sering pula digolongkan ke dalam kejahatan terhadap hati nurani (crimes against conscience). Beberapa contoh perbuatan yang termasuk mala in se atau malum in se atau mala per se antara lain adalah pembunuhan, perkosaan, pencurian, perampokan. Menurut Jeremy Bentham, suatu tindakan yang tergolong mala in se, tidak dapat berubah (immutable), artinya dalam ruang manapun dan waktu tertentu kapanpun, tindakan tersebut tetap dianggap sebagai perbuatan jahat dan dilarang oleh Undang-Undang.
8. Mala prohibita atau malum prohibitum, adalah istilah bahasa Latin yang mengacu kepada perbuatan yang tergolong kejahatan karena diatur demikian oleh Undang-Undang. Tindak Pidana Ekonomi atau white collar crimes dapat diambil sebagai contoh mala prohibita. Di lain pihak, terdapat apa yang disebut Mala in se atau malum in se (sering pula disebut sebagai mala per se) adalah istilah bahasa Latin yang mengacu kepada suatu perbuatan yang dianggap sebagai sesuatu yang jahat bukan karena diatur demikian atau dilarang oleh Undang-Undang, melainkan karena pada dasarnya bertentangan dengan kewajaran, moral dan prinsip umum masyarakat beradab. Dalam terminologi bahasa Inggris disebut sebagai natural crime. Istilah ini sudah sering dipergunakan dalam konteks hukum Indonesia, dan dalam beberapa tindak pidana seperti tindak pidana terorisme, sering pula digolongkan ke dalam kejahatan terhadap hati nurani (crimes against conscience). Terdapat pandangan mengenai penerapan kedua istilah tersebut. Jeremy Bentham menyatakan bahwa suatu tindakan yang tergolong mala in se, tidak dapat berubah (immutable), artinya dalam ruang manapun dan waktu tertentu kapanpun, tindakan tersebut tetap dianggap sebagai perbuatan jahat dan dilarang oleh Undang-Undang. Sedangkan suatu tindakan yang tergolong mala prohibita, dapat berubah (not immutable), artinya dalam ruang dan waktu tertentu yang berbeda, tindakan tersebut dapat saja tidak lagi dianggap sebagai perbuatan jahat dan dilarang oleh Undang-Undang. Menurut Hans Kelsen dalam General Theory of Law and State, kedua pembedaan tersebut hanya terdapat pada teori tradisional hukum pidana. Lebih lanjut dinyatakan bahwa suatu perbuatan mungkin merupakan suatu delik di suatu komunitas masyarakat, namun tidak demikian dalam komunitas masyarakat yang lain karena perbedaan nilai moral yang dianut oleh masing-masing komunitas. Dan oleh karena suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu delik hanya ketika telah dilekati oleh sanksi hukum oleh Undang-Undang, maka semua delik adalah mala prohibita. Dengan kata lain, suatu perbuatan yang dianggap sebagai sesuatu yang jahat menurut hati nurani seseorang (mala in se) tetaplah bukan merupakan delik, jika atasnya tidak dilekati sanksi (hukuman/pidana).
9. retroaktif atau berlaku surut (Bahasa Latin: ex post facto yang berarti "dari sesuatu yang dilakukan setelahnya"), adalah suatu hukum yang mengubah konsekuensi hukum terhadap tindakan yang dilakukan atau status hukum fakta-fakta dan hubungan yang ada sebelum suatu hukum diberlakukan atau diundangkan. Dalam kaitannya dengan hukum kriminal, hukum retroaktif dapat diterapkan pada suatu tindakan yang legal atau memiliki hukuman yang lebih ringan sewaktu dilakukan. Penerapan hukum ini dapat mengubah aturan bukti-bukti yang ditemukan untuk memperbesar kemungkinan pemberian hukuman pada seorang terdakwa. Sebaliknya, penerapan hukum jenis ini dapat pula mengurangi atau bahkan membebaskan seorang terhukum.
10. Juncto diartikan "dihubungankan/dikaitkan" dapat berupa undang-undang, pasal, ketentuan-ketentuan yang satu dengan undang-undang, pasal, ketentuan-ketentuan yang lainnya dan biasanya disingkat dengan "jo".
    Misalnya : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, dalam hal ini dapat disingkat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1982.
11. Abus de pouvoir: penyalahgunaan kekuasaan oleh instansi pemerintah
12. Bescikking: Penetapan, ketetapan.
13. Check and balance: sistem pemerintahan yang memakai perimbangan dalam melaksanakan Ajaran Trias Politika.
14. Detournement de pouvoir: kebebasan bertindak pejabat negara/pemerintah menurut pendapatnya sendiri
15. Demogogie: Penghasutan terhadap orang banyak dengan katakata yang dusta agar orangorang menjadi tertarik
16. Eksepsi: Tangkisan, pembelaan yang tidak meyinggung isi surat tuduhan atau gugatan tetapi semata-mata bertujuan supaya pengadilan tidak menerima perkara yang diajukan
17. Jurisprudensi: P u t u s a n - p u t u s a n pengadilan; apabila mengenai sesuatu persoalan sudah ada jurisprudensi yang tetap, maka dianggapnya Bahwa jurisprudensi itu telah melahirkan suatu peraturan hukum yang sama kuatnya dengan undang-undang. Oleh karena itu maka jurisprudensi juga dianggap sebagai sumber hukum
18. Nullum delictum, nulla poena sine previae legi poenali: Tiada tindak pidana dan tiada hukuman tanpa adanya suatu undang-undang (pera-turan) pidana terlebih dahulu. (Tidak boleh suatu peraturan pidana berlaku surut)
19. Obscuur Libel: Surat gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan.
20. Petitum atau tuntutan: apa yang diminta oleh penggugat atau diharapkan diputuskan oleh oleh hakim.
21. Uitvoerbar bij voorraad: Pada asasnya suatu putusan pengadilan baru dapat dijalankan apabila putusan itu sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Namun Pengadilan Negeri dapat menyatakan putusannya “uitvoerbar bij voorraad” yang berarti bahwa putusan itu dapt dijalankan terlebih dahulu walaupun ada usaha banding atau kasasi
22. Unus testis nullus testis: Seorang saksi bukan saksi
23. Vexatious Litigation : gangguan upaya hukum (vexatious legal action), gangguan gugatan (vexatious lawsuit), gangguan perkara (vexatious litigation), gangguan pengadilan (vexatious proceedings), hukum yang mengganggu (vexatious rules/regulations), dan semacamnya sesuai konteksnya masing-masing.
24. Referte: menyerahkan segalanya kepada kebijaksanaan hakim dengan tidak membantah dan pula tidak membenarkan
25. Aanbesteden: memborongkan
26. Aanbod: penawaran
27. Aandeel : andil, sero, saham
28. Aangifte: laporan
29. Aanmaning: teguran, peringatan. Misalnya peringatan dari juru sita kepada yang kalah dalam perkara perdata agar supaya 8 hari setelah putusan itu diterima dapat dipenuhi.
30. Aansprakelijkehe: pertanggung jawaban
31. Aanvullen: menambah, melengkapi
32. Aanvullen: hukum yang berifat melengkapi yang sudah ada.
33. Aanwijzing: petunjuk-petunjuk yang dapat dipakai

34. Bedrijf: perusahaan, badan usaha
35. beheer:  penguasaan, pengelolaan
36. Beklemming: hak atas benda
37. Bekracting: pengesahan, memperkuat
38. Belasting: Pajak
39. Beneficum: hak mendahului
40. Bill of Leading: dokumen yang diperlukan dalam pengiriman barang di laut yang berupa satu surat yang ditandatangani oleh pengangkut yang menyatakan bahwa ia telah menerima barang-barang tersebut dan akan diangkut ke tempat tertentu dan diserahkan kepada orang yang ditentukan dengn syarat-syarat tertentu.
41. Bis: sekali lagi
42. Boedel: harta peninggalan, harta pusaka, harta warisan
43. Bevinding: pendapat, penemuan

44. Cautio: jaminan
45. Cautio disrecta: sebab yang disebutkan dalam surat hutang
46. Ceel: bukti tertulis dimana yang bertanda tangan mengakui akan menyerahkan barang-barang yang telah berada dalam gudangnya
47. Claim: tuntutan
48. Clausule: syarat; catatan tambahan pada suatu perjanjian
49. Cheque: surat perintah yang ditujukan kepada bank untuk membeyar sejumlah uang yang tertulis dalam surat itu dan merupakan alat pembayaran.
50. Charge: muatan, beban
51. Clausule cassatoria: di dalam pengiriman melalui laut, konosemen itu biasanya dibuat lebih dari satu lembar dan ini gunanya agar dapat diperdagangkan
52. Clearing: konpensasi dari penagihan dan pembayaran
53. Cognosement: surat keterangan muatan yang menyatakan bahwa barang tersebut telah berada di kapal
54. Crossed Ceque: cek yang diberi tanda silang yang mengakibatkan si penerima tidak dapat segera menguangkannya, tetapi harus segera memasukkannya terlebih dahulu dalam rekeningnya di bank.

55. Daad: perbuatan
56. Decharge: pelunasan, pembebasan dari tanggung jawab
57. De lega lata: dengan Undang-undang yang berlaku
58. Deponeren: menitipkan, menyimpankan
59. Despatch money: premi membongkar muatan kapal
60. Deviezen: alat-alat pembayaran luar negeri
61. Dictum: bagian dari suatu ketetapan yang mengandung keputusan
62. Dilatoir: penundaan, penangguhan
63. Disagio: Perbedaan kurs yang mengakibatkan kerugian
64. Devidend: keuntungan dari perseroan yang dibagikan kepada para pemegang saham

65. Echtheid: kebenaran, keasilian, keotentikan
66. Economie: ilmu pengetahuan mengenai masalah daya upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
67. Eigendom: milik; hak atas sesuatu barang yang paling sempurna dan kuat, dapat dikatakan hak mutlak.
68. Erfpacht: suatu hak atas kebendaan untuk menikmati sepenuhnya akan kegunaan barang tak bergerak milik orang lain dengan membayar tiap tahunnya sejumlah uang sebagai sewa;
69. Ervaren: berpengalaman
70. Executeur: pelaksana
71. Executie: pelaksanaan dari putusan pengadilan
72. Expediteur: seseorang yang melakukan pekerjaan mengurus pengangkutan/pengiriman barang dengan alat pengangkutan yang ada.
73. Ex testamento: berdasarkan surat wasiat
74. Failliet: pailit, bangkrut, suatu keadaan dimana seseorang tidak mampu lagi membayar hutang-hutangnya dan pernyataan pailit ini harus diputuskan oleh hakim
75. Faillietverklaring: pernyataan pailit
76. Falsificatie: pemalsuan
77. Financieel: segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan
78. Flessentrekkerij: pembelian barang dengan tidak melunasi harganya dan dapat dituntut sebagai tindak pidana penipuanatau penggelapan
79. F.O.B: Free on board: ongkos-ongkos pengangkutan sampai di kapal di tanggung oleh pihak penjual
80. Fonds: dana; persediaan uang
81. Franco: ongkos-ongkos pengangkutan sampai di tempat pembeli menjadi tanggungan si penjual
82. Fusie: peleburan; penggabungan dari beberapa organisasi

83. Gadai: peminjaman uang dengan menyerahkan suatu barang bergerak sebagai jaminan; perjanjian gadai ini merupakan suatu perjanjian accesoir
84. Garantie: jaminan, borg
85. Gedeelte: bagian
86. Geldboete: denda yang harus dibayar sebagai hukuman
87. Geldmiddelen: alat-alat pembayaran yang sah
88. Gemeenschap: persekutuan, gabungan
89. Genus Koop:  barang yang diperjual belikain itu hanya disebutkan jenisnya dan hanya ditentukan banyaknya
90. Gesamtakt: tindakan bersama
91. Giro: alat pembayaran dengan cara memindahkan suatu jumlah dari buku yang satu ke buku yang lain pada sebuah bank
92. Godspenning: uang muka, uang panjar; penyerahan sejumlah uang sebagai tanda pengikat dalam suatu jual beli

93. Haalschuld: perjanjian hutang piutang dimana ditetapkan bahwa pembayaran harus dilakukan di tempat yang telah ditentukan dalam perjanjian atau jika tidak disebutkan apa-apa mengenai tempat maka pembayaran harus dilakukan di tempat debitur
94. Haftung: tanggung jawab
95. Hamsteren: menimbun barang-barang yang dimaksud agar supaya persediaan barang di pasaran berkurang dan harga menjadi baik dan kemudian baru menjual kembali dengan harga yang mahal
96. Handel: dagang
97. Handelaar: pedagang; seorang yang melakukan pekerjaan di bidang perdagangan
98. Handelsbalans: neraca perdagangan
99. Handelspapier: surat-surat berharga yang dipakai dalam dunia perdagangan. Misalnya cek, wesel, dsb

100.  Handelsrecht: hukum dagang yang dimuat dalam kitab undang-undang hukum dagang

101.  Homologatie: pengesahan suatu accord oleh hakim dalam suatu kepailitan

102.  Houder: pemegang, pemilik

103.  Imperatief: memaksa, mengikat

104.  Incasso: penagihan, tagihan

105.  Indebitum: pembayaran yang dilakukan karena ada kekhilafan, menyangka ada hutang padahal tidak

106.  Indent: pesanan barang dari luar negeri

107.  Inflatie: merosotnya nilai uang kertas yang disebabkan terlalu banyaknya mengeluarkan uang kertas tanpa jaminan emas.

108.  In Ipso Termino: dalam jangka waktu yang ditentukan

109.  Inklaring: penyelesaian surat-surat masuk dari barang

110.  Invoer: pemasukan barang-barang impor

111.  Invoerrecht: bea masuk

112.  Inwisseling: penukaran

113.  Ius Commercii: hukum dagang

114.  Jis: junctis, bentuk jamak dari juncto

115.  Jo: Juncto, bertalian dengan, berhubungan dengan

116.  Journal: buku harian

117.  Jura: ilmu hukum

118.  Juridis: menuut hukum

119.  Jurisdictiegeschil: perselisihan mengenai wewenang untuk mengadili

120.  Jurisdictio Contentiosa: peradilan (dalam perkara perdata) dimana dua pihak yakni penggugat dan tergugat

121.  Jus Constituendum: lihat Constituendum

122. Jus Non Scriptum: hukum yang tak tertulis

123. Justa Causa: alasan-alasan yang sah dan benar

124. Justitie: kehakiman, peradilan

125. Kansovereenkomst: perjanjian untung-untungan; persetujuan yang dibuat berdasarkan suatu hasil yang untung/ruginya bagi semua pihak bergantung pada suatu kejadian yang belum pasti. Misalnya: perjudian, pertaruhan, dsb

126. Kapital: modal

127. Kapitalisme: suatu ajaran yang menjelaskan Bahwa factor yang terpenting dalam kehidupan perekonomian atau produksi adalah modal bukannya tenaga.

128. Kartel: gabungan dari perusahaan-perusahaan guna kepentingan bersama antara lain dalam mencegah persaingan dan memperbesar modal.

129. Kassier: Pemegang kas

130. Kettinghandel: perdagangan berantai, dimana dalam transaksi diadakan perantara-perantara agar supaya dapat mencari keuntungan yang besar

131. Klaagschrift: surat pengaduan

132. Kompensasie: perjumpaan utang piutang, maka dengan demikian utang piutang itu akan saling mematikan menurut jumlah yang sama.

133. Kompromi: persetujuan/jalan tengah

134. Konsensus: persamaan-persamaan yang terdapat kata sepakat untuk membuat persetujuan

135. Koop en verkoop: jual beli; suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahakan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harganya

136. Koophandel: perdagangan, perniagaan

137. Koopman: saudagar, pedagang

138. Laadtijd: waktu untuk memuati kapal

139. Laba: keuntungan yang diperoleh oleh suatu penjualan; kelebihan penjualan dari pembelian

140. Landreform: perombakan hak tanah dan penggunaannya

141. Lastgeving: pemberian kuasa; perjanjian dengan mana suatu pihak memberi tugas kepada pihak yang lain untuk melakukan satu atau lebih tindak hukum guna pemberi kuasa atas nama pemberi kuasa, tugas mana diterima oleh yang diberi kuasa

142. Legitimatie: Pernyataan sah, pengesahan

143. Lelang: penjualan barang-barang di muka umum dan diberikan pada penawar yang tertinggi

144. Lening: pinjam meminjam dan jika uang yang dipinjamkan diberikan bunga

145. Lettre d’affair: surat-surat dagang

146. Levensbehoeften: kebutuhan untuk hidup, nafkah.

147. Leverancier: orang yang pekerjaannya menyediakan barang-barang untuk diserahkan kepada pembelinya/langganannya (leveransir)

148. Leverantie: penyerahan barang

149. Levering: pemindahan tangan/penyerahan suatu barang atau hak atas barang

150. Leveringsconditie: syarat-syarat penyerahan

151. Leveringstermijn: jangka waktu untuk menyerahkan

152. Lex generalis: hukum/peraturan umum

153. Liaison: penghubung

154. Licentie: surat ijin

155. hndi:

156. Maastchap: perserikatan, persekutuan yang merupakan suatu persetujuan dimana dua orang atau lebih mengikatkan dirinya dan memasukkan sesuatu dalam persekutuan itu dengan maksud untuk membagi keuntungan yang diperoleh dengan usaha bersama

157. Maatschappelijk Kapital: modal statuter

158. Maatschappij: meskapai, perseroan dagang dan biasanya merupakan suatu badan hukum

159. Manipulatie: perbuatan curang, dengan akal cerdik memperkaya diri sendiri

160. Merk: merek, cap, tanda

161. Merken: membubuhi cap

162. Mijn: tambang

163. Millieu: lingkungan

164. Monetair: segala sesuatu yang bersangkut paut dengan uang

165. Moratoir: berhubungan dengan kealpaan atau kesalahan

166. Moratoir interessen: bunga karena wanprestasi

167. Mufakat: persetujuan, kata sepakat

168. Naamloze venootschap: disingkat N.V; perseroatn Terbatas (P.T), suatu perseroan yang didirikan dengan modal yang terbagi dalam saham-saham dan tanggung jawab tiap persero hanya terbatas sampai besarnya saham yang dimilikinya. Merupakan suatu badan hukum dan tak memakai sama salah seorang atau para perseronya

169. Nalagtigheid: kealpaan, kelalaian

170. Namaak: tiruan, palsu, tipuan

171. Nasabah: relasi

172. Natrekking: suatu cara untuk memperoleh pemilikan; karena segala apa yang melekat pada suatu benda atau yang merupakan satu tubuh dengan kebendaan itu dianggap menjadi satu dengan benda itu

173. Natura: barang; dalambentuk barang

174. Naturalis obligation: kewajiban-kewajiban atau hutang-hutang yang permanent

175. N bis in idem: (atau non bis in idem) tidak boleh satu perkara yang sama sudah diputus, diperiksa dan diputus lagi untuk kedua kalinya oleh pengadilan.

176. Negostiorum dominus: seseorang yang diwakili orang lain dalam menyelesaikan sesuatu urusan

177. Negotiabel: dapat diperdagangkan

178. Negotiant: pedagang besar

179. Negotiatie: pinjaman uang, perusahaan perdagangan

180. Nominal: nilai menurut apa yang tertulis diatasnya

181. Non acceptatie: penolakan pembayaran (non akseptasi)

182. Non betaling: tidak dibayar; menolak/ ketiadaan pembayaran sebuah surat wesel/cek pada hari pembayarannya

183. Object: objek; sasaran, tujuan, perkara yang diperhatikan; hal atau diri seseorang yang menjadi pertimbangan dan pemeriksaan

184. Obligatie: surat hutang/ pinjaman resmi dari Negara atau perseroan yang dapat diperjual belikan dan biasanya diberi bunga yang tetap

185. Obligatoire overeenkomst: perjanjian yang menimbulkan suatu perikatan

186. Obligo: kewajiban

187. Occupatie: pendudukan/pemilikan sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak milik

188. Offerte: penawaran

189. Onbeheerd: tidak ada yang menguasai/ memiliki/ mengurus

190. Onbenoemde Overeenkomst: perjanjian/ persetujuan yang tidak mempunyai nama yang khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama

191. Onbepaalde vebintenissen: perikatan dimana objeknya tidak ditentukan secara khusus, jadi dapat memilih diantara barang/jenis yang telah ditentukan

192. Ondervennoot: persero baru sebagai peserta dari bagian seorang pesero

193. Onderzetting: hipotik; hak kebendaan atas suatu benda tak bergerak untuk mengambil penggantian darpadanya sebagai pelunasan dari suatu perikatan

194. Ongeschreven wet: hukum yang tidak tertulis

195. Opstal: suatu hak kebendaan untuk mempunyai gedung-gedung bangunan, tanaman di atas tanah/pekarangan orang lain

196. P

197. Pacht: suatu bentuk dari sewa menyewa dari barang-barang tak bergerak dan biasanya atas sebidang tanah

198. Pailit: failit; suatu keadaan dimana seorang debitur tidak mampu lagi untuk membayar hutang-hutangnya. Pernyataan pailit ini haruslah dimintakan kepada pengadilan

199. Pand: gadai, boroh, suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur dan yang memberikan kekuasaan kepada si kreditur untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada para penagih lainnya.

200. Pandlossing: penebusan terhadap suatu barang yang telah digadaikan

201. Paritas creditorum: persamaan hak yang dimiliki oleh semua kreditur atas barang-barang milik debitur

202. Pas: surat jalan, keterangan yang diperoleh seseorang untuk bepergian/ memasuki/ meninggalkan suatu tempat

203. Passiva: seluruh hutang-hutangnya

204. Pengadila: dewan/badan yang berkewajiban untuk mengadili perkara-perkara dengan memeriksa dan memberikan keputusan mengenai persengketaan hukum, pelanggaran hukum/ undang-undang, dsb

205. Persecutie: penuntutan pidana terhadap suatu perbuatan yang melawan hukum

206. Persona moralis: badan hukum

207. Positum: dalil

208. publiek recht: hukum publik, hukum yang mengatur tentang kepentingan umum dan hubungannya dengan pemerintah

209. Qua: selaku, sebagai

210. Quitantie: kwitansi, tanda bukti pembayaran

211. Quitantie aan toonder: surat perintah dari orang yang menandatangani surat itu untuk membayarkan sejumlah uang kepada si pembawa surat itu

212. Quitte: lunas, tidak ada tagihan antara yang suatu dengan yang lain

213. Quotatie: penetapan rata-rata dari suatu bagian yang terpisah

214. Quotiseren: membagi sama rata

215. Quotum: jatah, bagian yang telah diperuntukkannya atau bagian yang seharusnya diterima

216. Quo vadis: pergi kemana

217. Q.q: qualita qua; dalam kedudukan sebagai